BANDA ACEH — Gelombang desakan pencopotan Kepala PLN Aceh kian meluas seiring meningkatnya keresahan publik atas pemadaman listrik besar-besaran yang melanda Provinsi Aceh dalam beberapa waktu terakhir. Kali ini, seruan datang dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Fanst Counter Polri Nusantara Aceh yang dipimpin oleh Ketua Umum Agus Flores.
Sekretaris Jenderal DPW Fanst Counter Polri Nusantara Aceh, Agus Suriadi, menyatakan pemadaman listrik masif telah memberi dampak serius bagi masyarakat, khususnya di sektor peternakan ayam di sejumlah wilayah seperti Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya.
“PLN Aceh sudah gagal memberikan pelayanan. Dampaknya rakyat rugi, ribuan ayam mati, harga pangan bisa terganggu. Kami mendesak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), untuk segera mencopot Kepala PLN Aceh,” ujar Agus Suriadi dalam keterangannya, Kamis (2/10/2025).
Menurutnya, permintaan maaf dari pihak PLN melalui media tidak cukup untuk menjawab beban kerugian yang ditanggung masyarakat. Ia menegaskan perlunya pertanggungjawaban konkret terhadap kerusakan yang ditaksir mencapai miliaran rupiah.
“Jangan biarkan rakyat jadi korban terus. Gubernur Aceh harus tegas, copot Kepala PLN Aceh, dan pastikan PLN bertanggung jawab terhadap kerugian rakyat,” tegasnya.
Desakan serupa sebelumnya juga disampaikan oleh Ketua Jurnalis Warga Indonesia (JWI) Aceh Timur, Hendrika Saputra. Ia menilai pemadaman listrik tak hanya memukul industri, tetapi juga sangat mengganggu aktivitas rumah tangga dan distribusi logistik di lapangan.
Salah satu kasus yang menyita perhatian publik terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya. Muhammad Hatta, seorang peternak ayam potong, mengalami kerugian hingga Rp800 juta akibat matinya sekitar 18 ribu ekor ayam karena aliran listrik padam selama tiga hari berturut-turut.
Meningkatnya tekanan dari masyarakat sipil menunjukkan urgensi untuk mengevaluasi kinerja PLN Aceh secara menyeluruh. Publik berharap kejadian serupa tidak terulang kembali, mengingat dampaknya yang langsung menyentuh hajat hidup masyarakat luas di berbagai sektor. (*)
