Tribunpublik.web.id Deliserdang – Korupsi Dana BOS adalah pengkhianatan terhadap masa depan anak bangsa. Uang negara yang seharusnya memperkuat pendidikan justru diduga dijadikan sumber keuntungan pribadi.
Sorotan mengarah ke SMA Negeri 1 Tanjung Morawa atas dugaan penyimpangan Dana BOS tahun 2025 dengan nilai pengajuan sekitar Rp1,7 miliar per tahun. Anggaran itu tercatat untuk pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sekolah, langganan daya dan jasa, serta kegiatan pembelajaran dan administrasi.
Namun kondisi di lapangan berbicara lain. Dinding retak, plafon berlubang, perpustakaan tak layak. Anggaran miliaran rupiah tidak boleh berujung pada bangunan yang memprihatinkan.
Sekretaris DPD LBH-WARTAWAN Provinsi Sumatera Utara, Nanda Apriyan Syah, S.H., menyebut ada kejanggalan serius. Dengan dana sebesar itu, sekolah seharusnya tampil layak dan fasilitas siswa terpenuhi maksimal.
Desakan audit dan investigasi diarahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Polda Sumut.
Saat dikonfirmasi, kepala sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Morawa bungkam. Laporan menyebut dana untuk perpustakaan dan fasilitas terbaik, tetapi fakta fisik sekolah tidak mencerminkan itu.
Terpisah, LBH-WARTAWAN menegaskan: jika bukti awal cukup, aparat harus segera naikkan status perkara, tetapkan tersangka, dan lakukan penahanan. Jangan tunggu tekanan publik membesar. Jangan lindungi jabatan. Ini uang pendidikan. Jika disalahgunakan, tangkap dan proses sesuai hukum.
Nanda juga secara tegas mendesak Bobby Nasution selaku Gubernur Sumatera Utara untuk tidak tinggal diam. Evaluasi total harus segera dilakukan, dan jika ditemukan pelanggaran serius, pencopotan kepala sekolah harus menjadi langkah nyata demi memulihkan kepercayaan publik serta menjaga marwah dunia pendidikan. Pendidikan tidak boleh dikorbankan oleh kepemimpinan yang tertutup dan tidak transparan.
Rp1,7 miliar adalah uang rakyat. Transparan atau berhadapan dengan proses hukum. Pendidikan bukan tempat aman bagi dugaan korupsi.
