Tribunpublik.web.id Deli Serdang – Aroma dugaan penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2025 di SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan kini meledak ke meja aparat penegak hukum. Ketua DPD Aliansi Mahasiswa Bersatu (AMB) Deli Serdang resmi melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, mendesak penanganan cepat oleh bidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Sorotan tajam mengarah pada dua pos anggaran yang dinilai janggal: pemeliharaan sarana dan prasarana sebesar Rp89.234.000 serta pengembangan perpustakaan senilai Rp283.498.600.
Menurut aliansi, kondisi fisik sekolah di lapangan justru dinilai masih layak dan tidak menunjukkan urgensi pemeliharaan besar. “Kalau bangunan masih memadai, untuk apa dianggarkan puluhan juta rupiah? Ini yang kami pertanyakan,” tegas mereka.
Tak berhenti di situ, pengembangan perpustakaan yang menyedot hampir Rp283 juta juga dipersoalkan. Fakta di lapangan disebut tidak mencerminkan adanya peningkatan signifikan fasilitas maupun kualitas layanan perpustakaan bagi siswa.
Data yang dihimpun menyebut total Dana BOS yang diterima sekolah sepanjang 2025 mencapai Rp1.230.871.320, dengan rincian:
Tahap I (22 Januari 2025): Rp615.600.000
Tahap II (17 September 2025): Rp615.271.320
Totalnya tembus Rp1,23 miliar lebih. Angka fantastis untuk ukuran satu sekolah negeri.
M.Z. Padli selaku Ketua AMB Deli Serdang menegaskan, Dana BOS adalah uang rakyat yang dititipkan untuk kepentingan siswa. “Setiap rupiah wajib transparan dan tepat sasaran. Kalau jumlahnya miliaran, maka pertanggungjawabannya harus seterang mungkin. Tidak boleh ada ruang abu-abu,” tegasnya.
Ketua GEMPUR Deli Serdang, M.S. Didayatullah, ikut angkat suara. Ia menilai pengelolaan Dana BOS 2025 di SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan patut diuji secara hukum. “Ini bukan soal opini. Ini soal data dan realisasi anggaran,” katanya.
Sementara Irpan, Ketua GEMA (Gerakan Mahasiswa Aktivis), membeberkan bahwa dalam dokumen perencanaan, anggaran BOS dialokasikan untuk pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarpras, pembayaran langganan daya dan jasa, serta mendukung kegiatan pembelajaran dan administrasi.
Namun, kondisi fisik sekolah disebut memunculkan tanda tanya besar. Dinding retak, plafon berlubang, dan fasilitas perpustakaan yang belum menunjukkan lonjakan kualitas menjadi potret yang kontras dengan angka miliaran rupiah yang digelontorkan.
“Rp1.230.871.320 itu uang rakyat. Penggunaannya wajib transparan. Pertanggungjawabannya tidak boleh setengah-setengah,” tegas Irpan.
M. Syahrizal, Ketua Pergerakan Mahasiswa Pemuda Nusantara Deli Serdang, menambahkan bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan. “Setiap dugaan penyimpangan harus diuji terbuka dan profesional agar kepercayaan publik tidak runtuh,” ujarnya.
Aliansi mahasiswa menegaskan, jika aparat penegak hukum tidak segera bergerak, mereka siap turun ke jalan. Aksi demonstrasi disebut sebagai opsi terakhir bila laporan mereka terkesan diabaikan.
Jika penegakan hukum tumpul dalam perkara ini, maka yang dipertaruhkan bukan hanya Rp1,23 miliar, tetapi marwah pendidikan dan kepercayaan publik. Aparat tidak boleh ragu, tidak boleh lamban, dan tidak boleh bermain aman. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan atau publik yang akan memaksa kebenaran itu dibuka seterang-terangnya.
