Tribunpublik.web.id Medan – Proyek IPA Mini Pancur Batu kini menjadi skandal yang menghebohkan Sumatera Utara. PDAM Perumda Tirtanadi diduga bermain mata-mata proyek: tender sudah dimenangkan, SPPBJ diterbitkan, jaminan bank disiapkan, tapi tiba-tiba dibatalkan sepihak.
PT Putri Dimer Bungas, pemenang sah, menyebut tindakan Tirtanadi sewenang-wenang dan ilegal, bahkan melanggar Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021.
Faktanya mencengangkan:
14 Juni 2023: Pemenang tender diumumkan resmi.
22 Juni 2023: Perusahaan diminta menyiapkan jaminan bank.
10 Juli 2023: SPPBJ diterbitkan, menegaskan pemenang.
26 Juli 2023: Tender tiba-tiba dinyatakan gagal.
Pertanyaannya: siapa yang diuntungkan dari pembatalan ini? Bagaimana mungkin prosedur hukum dan administrasi dilanggar secara terang-terangan? Apakah ini kesalahan administratif, atau ada permainan mafia proyek di balik layar?
Akibatnya, PT Putri Dimer Bungas merugi Rp3 miliar—biaya persiapan teknis, administratif, dan jaminan bank hangus sia-sia. Publik juga dirugikan karena proyek strategis ini untuk peningkatan layanan air bersih masyarakat terganggu.
Yang lebih mengkhawatirkan: saran LKPP RI dan pendapat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara diabaikan, seolah Tirtanadi berada di atas hukum. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi arogan, sewenang-wenang, dan potensi mafia proyek terbuka.
Kuasa hukum PT Putri Dimer Bungas memberi ultimatum 7 hari: beri klarifikasi atau siap digugat ke Pengadilan Negeri Medan atas dugaan perbuatan melawan hukum.
Hingga kini, Tirtanadi bungkam total. Publik mulai bertanya keras: apakah BUMD ini hanya mengutamakan kepentingan oknum tertentu, atau memang sistem pengadaan publik di Sumut sudah dikuasai mafia proyek?
IPA Mini Pancur Batu bukan sekadar proyek fisik—ini adalah simbol kekacauan, korupsi, dan arogansi birokrasi. Jika hukum bisa diabaikan, dan publik ditipu, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Siapa yang bermain di belakang meja?
Skandal ini menuntut jawaban publik, tegas, dan tidak bisa dihindari lagi. BUMD main mata, proyek strategis terganggu, dan hukum ditinju ini sudah keterlaluan!
