Tribunpublik.web.id Deliserdang – Polemik pemberitaan dugaan korupsi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, yang sempat beredar luas akhirnya diklarifikasi secara terbuka. Isu yang sebelumnya menyebut adanya penyimpangan anggaran dinyatakan tidak benar setelah dilakukan pertemuan bersama antara aliansi mahasiswa, Ketua BPD, LSM, dan wartawan.
Dalam forum klarifikasi tersebut ditegaskan bahwa narasi pemberitaan sebelumnya terjadi akibat kesalahpahaman dalam membaca data serta kekeliruan dalam penulisan informasi. Pihak yang terlibat dalam pemberitaan menyampaikan bahwa tudingan tersebut tidak didukung oleh bukti yang kuat.
Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Aktivis (GEMPUR) Deli Serdang dalam pernyataan resminya menyampaikan bahwa setelah dilakukan penelusuran dan dialog bersama, tidak ditemukan fakta yang menguatkan dugaan korupsi sebagaimana yang sempat diberitakan.
“Kami mengakui telah terjadi kesalahpahaman data dan kekeliruan dalam penyusunan narasi. Untuk itu, kami dari Gerakan Mahasiswa Aktivis (GEMPUR) Deli Serdang menyampaikan permohonan maaf kepada Pemerintah Desa Tumpatan Nibung atas pemberitaan tersebut,” ujar perwakilan GEMPUR dalam forum klarifikasi.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris DPD LBH-Wartawan, Nanda Afriyan Syahwal, SH, Ketua BPD Desa Tumpatan Nibung, unsur LSM, wartawan, serta mahasiswa. Forum berlangsung dalam suasana dialogis dan terbuka.
Sebagaimana diketahui, total pagu anggaran Desa Tumpatan Nibung Tahun 2025 sebesar Rp1.427.653.000 dengan realisasi Rp1.189.374.400. Anggaran fisik sebesar Rp536.098.000 dialokasikan untuk pembangunan jalan desa, drainase, gorong-gorong, dan pengerasan jalan lingkungan.
Ketua BPD Desa Tumpatan Nibung menegaskan bahwa pihaknya secara rutin melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan pembangunan maupun penggunaan Dana Desa.
“Kami selaku Badan Permusyawaratan Desa selalu turun langsung mengecek lokasi-lokasi kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa. Kami juga meminta agar setiap kegiatan memiliki dokumentasi yang konkret dan transparan,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa apabila ditemukan kekeliruan atau pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan, pihaknya siap melaporkannya kepada Inspektorat sesuai mekanisme yang berlaku. Menurutnya, pengawasan partisipatif adalah bagian dari sistem tata kelola desa yang sehat.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua BPD turut mengajak mahasiswa dan elemen aktivis untuk terus mengedepankan kontrol sosial yang konstruktif serta membangun kolaborasi produktif dengan pemerintah desa.
“Kami berharap adik-adik mahasiswa aktivis dapat berpikir positif. Jika ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan, mari kita awasi bersama. Ke depan, kami membuka ruang kolaborasi dalam kegiatan sosial dan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Kepala Desa Tumpatan Nibung, Sarianto Aceng, menyampaikan bahwa dinamika yang sempat terjadi menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak tentang pentingnya ketelitian data, komunikasi terbuka, dan verifikasi sebelum informasi disebarluaskan.
Menurutnya, semangat kontrol sosial tetap harus dijaga, namun dibingkai dengan prinsip kehati-hatian, klarifikasi, serta kemitraan yang konstruktif demi terwujudnya tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Saya berharap ke depan adik-adik mahasiswa dapat terus bersinergi dengan pemerintah desa. Kritik itu penting, namun akan lebih kuat jika dibangun melalui komunikasi yang baik dan semangat bersama untuk membangun desa,” tutupnya.
Dengan adanya klarifikasi ini, situasi yang sempat memanas berubah menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah desa, mahasiswa, dan elemen masyarakat. Dinamika yang terjadi tidak lagi dipandang sebagai konflik, melainkan sebagai proses pendewasaan demokrasi di tingkat desa. (RzTm)
